BNP2TKI Diminta Fasilitasi TKI

05-06-2012 / KOMISI IX

BNP2TKI diminta memfasilitasi para TKI yang ingin mudik di kampung halamannya. Karena pasalnyaseringkali ditemui Para TKI kebingungan ketika sampai Bandara Soekarno Hatta  dan seringkali ditipu oleh para oknum jasa transportasi bandara.  

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR Sri Rahayu (F-PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNP2TKI MohJumhur Hidayat, di jakartaSelasa, (5/6).

"Sesampai di Bandara Sukarno Hatta dan ingin pulang pulang ke kampungnya sendiri saja merasa kebingungan karena disana tidak ada petugas dari BNP2TKI maupun dari Binapenta yang mestinya bertanggungjawab,"kata Sri.

Menurutnya, problem yang besar bagi para TKI yang telah dikirim keluar negeri karena rendahnya tingkat pendidikan para TKI tersebut. "Karena jika TKI yang dikirim oleh BNP2TKI adalah orang-orang yang terdidik itu tidak menjadi masalah, namun apabila para TKI yang dikirim adalah orang-orang yang tidak terdidik ya seperti ini kejadiannya,"ujarnya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh, Jumhur Hidayat mengakui masih rendahnya kualitas dan kompetensi Tenaga kerja Indonesia, hal ini merupakan masalah-masalah yang perlu ditangani seperti masalah kualitas pelayanan dan penempatan serta perlindungan TKI diluar negeri maupun didalam negeri perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Dia mengemukakanpada prinsipnya pemerintah memfasilitasi para calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri melalui prosedur resmi, dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, sehingga para calon TKI yang bekerja keluar negeri diharapkan tidak bermasalah, kalaupun bermasalah, maka penyelesaiannya akan lebih mudah.

Berbagai kasus/masalah yang terjadi bagi TKI yang bekerja ke luar negeri, baik legal, ilegal non prosedural,  lanjutnya, dikarenakan ketidak pahaman atau ketidaksabaran para TKI dalam mengurus dokumen ataupun job. "Dengan berbagai kasus tersebut, diharapkan pemerintah segera melakukan gerakan spektakuler melalui sosialisasi langsung ke kantong-kantong TKI maupun melalui berbagai media,"ujarnya

Jumhur juga mengatakan, masalah perlindungan TKI hingga saat masih menghadapi berbagai kendala, sehingga sedikit demi sedikit masalah tersebut harus segera diselesaikan. (Spy) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
15-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan...
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...